Monday, October 7, 2013

Published 8:25 AM by

Peranan Lembaga Peradilan


Menjalankan hukum sebagaimana mestinya memerlukan sarana-sarana penegakan hukum. Untuk itu, dibentuklah lembaga penegakan hukum (law enforces) dan pejabatpejabat penegak hukum yang meliputi kepolisian, badan kehakiman (MA dan lembagalembaga peradilan di bawahnya), dan kejaksaan.

Kedudukan lembaga peradilan 

Pengadilan atau badan peradilan merupakan sebutan untuk lembaga peradilan di negara Indonesia. Alat perlengkapan negara yang diberi tugas mempertahankan tetap tegaknya hukum nasional disebut pengadilan atau lembaga peradilan. Menjalankan peradilan dengan seadil-adilnya merupakan tugas pengadilan. Menerima, memeriksa, dan mengadili, serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya adalah tugas pokok badan-badan peradilan. 

Peranan lembaga peradilan juga merupakan bagian integral dalam rangkaian mewujudkan cita-cita dan tujuan RI dalam Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Benteng terakhir untuk mencari keadilan dan sebagai pelaksana cita-cita negara hukum merupakan peranan lembaga peradilan juga, sebagaimana diamanatkan oleh UUD RI Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: “Indonesia adalah negara hukum”. Oleh sebab itu, prinsip peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan dengan biaya ringan (Pasal 4 ayat (2) UU No. 4 tahun 2004).

Pasal 24 UUD RI Tahun 1945 menentukan sebenarnya kekuasaan kehakiman “… dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Ketentuan ini menjadi ketentuan dasar bagi pengaturan lembaga peradilan di Indonesia. Jadi, ada dua lembaga pemegang kekuasaan kehakiman di Indonesia, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Demikian posting hari ini mengenai peranan lembaga peradilan.

      edit