Saturday, October 12, 2013

Published 4:11 PM by

Peradilan Tipikor (Tindak Pidana Korupsi)

kpk

Korupsi

Korupsi bukanlah hal yang aneh lagi di telinga kita, setiap hari nampaknya selalu ada berita baru yang membahas tentang korupsi yang dilakukan oleh para pejabat. Kegiatan korupsi termasuk dalam pelanggaran KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) yang tentu saja telah diatur dalam undang-undang dan barang siapa yang melanggarnya akan dihukum sesuai degan apa yang telah dia lakukan.

Pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) dibentuk berdasarkan amanat Pasal 53 UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dan ditetapkan dalam Keputusan Presiden No. 59 tahun 2004.

Hakim ad hoc untuk pengadilan Tipikor ditetapkan dalam Keppres No. III/M/2004 sebanyak sembilan orang, meliputi tiga tingkatan, yaitu hakim tingkat pertama, hakim tingkat banding, dan hakim tingkat kasasi. Adapun jumlah hakim pengadilan tindak pidana korupsi dalam proses pemeriksaan berkas perkara di pengadilan sebanyak lima orang, yaitu terdiri atas dua orang hakim pada pengadilan tindak pidana korupsi yang bersangkutan dan tiga orang hakim ad hoc, baik pada tingkat pengadilan banding, pengadilan negeri, maupun MA.

KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)

Namun demikian, walaupun sidaj ada Peradilan Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) tapi pelanggaran dibidang ini terus berlanjut hingga detik ini, entah kenapa, mungkin karena korupsi sudah menjadi bagian baru dari negara Indonesia.

Oleh karena itulah dibentuk sebuah lembaga baru yang bertugas untuk memberantas korupsi, lembaga tersebut adalah KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). KPK telah berhasil menjaring banyak koruptor kedalam penjara, namun demikian masih banyak orang bisa lolos dari KPK ini.

Ratu Atut Geubernur Banten

Kasus korupsi yang sedang hangat di media saat ini adalah tentang Ratu Atut yang menjabat sebagai Gubernur Provinsi Banten. Bu Atut diduga melakukan tindakan korupsi dan nepotisme. Menurut sumber yang saya baca Bu Atut ini ternyata memasukan keluarga-keluarganya di jabatan yang strategis pada pemerintahan Provinsi Banten.

Selain itu, proyek-proyek yang berjalan di Banten, terutama proyek pembangunan jalan ternyata tendernya dimenangkan oleh keluarganya semua. Saat ini status Ratu Atutu masih menjadi saksi, tapi kita lihat sejauhmana kasus ini akan berkembang karena hampir setiap hari mahasiswa berdemo dan menggugat Ratu Atut agar turun dari jabatannya.

Ada sesuatu yang unik dari kasus Ratu Atut ini. Ternyata jabatan yang diperolehnya ini tidak lain dan tidak bukan karena kekuasaan sang Ayah yang merupakan pengusaha kaya dan pendiri lembaga silat, H Kasan. Ayahnya Atut ini mempunyai istri enam (yang diketahui) dan Ratu Atut adalah anak dari istri pertamanya.

Sekian untuk postin hari ini mengenai peradilan tipikor dan merembet ke Ratu Atut sebagai Gubernur Banten yang mungkin melakukan korupsi.

      edit