Tuesday, October 15, 2013

Published 3:48 PM by

Peradilan khusus

pengadilan agama

Pengadilan agama

Pengadilan agama yang dimaksud adalah pengadilan agama IslamTugasnya pengadilan agama adalah memeriksa dan memutus perkara-perkara yang timbul antara orang-orang yang beragama Islam mengenai bidang hukum perdata tertentu yang diputus berdasar syariat Islam. Contohnya adalah perkaraperkara yang berkaitan dengan nikah, rujuk, talak (perceraian), nafkah, dan waris. Hasil keputusan pengadilan agama dalam hal yang dianggap perlu dapat dinyatakan berlaku oleh pengadilan negeri.

UU No. 7 tahun 1989 yang mengatur tentang pengadilan agama:


  1. Pengadilan tinggi agama sebagai badan peradilan tingkat banding, bertempat kedudukan sama dengan daerah pengadilan tinggi;
  2. Pengadilan agama sebagai badan peradilan tingkat pertama, bertempat kedudukan sama dengan pengadilan negeri.


Pengadilan tata usaha negara (PTUN) 

Di negara kita yaitu Indonesia, kehadiran pengadilan tata usaha negara tergolong masih sangat baru. Keberadaannya didasarkan pada UU No. 9 tahun 2004 sebagai pengganti UU Nomor 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1991. Sengketa tata usaha negara menurut Pasal 5 UU NO. 4/1986 adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara. Sementara itu, keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh badan tata usaha negara adalah keputusan tata usaha negara. Keputusan itu berisi tentang tindakan hukum badan tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa dan memutus semua sengketa tata usaha negara dalam tingkat pertama. Sengketa yang terwujud dalam bidang tata usaha negara sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara adalah sengketa dalam tata usaha negara.

Keputusan tata usaha negara adalah suatu ketetapan tertulis yang diungkapkan oleh badan tata usaha negara yang berisi tindakan hukum badan tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menerbitkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum. 

Masalah-masalah yang rnenjadi jangkauan pengadilan tata usaha negara meliputi:


  1. Bidang HAM, mencakup gugatan atau permohonan yang berkaitan dengan pencabutan hak milik seseorang, penangkapan, dan penahanan yang tidak sesuai dengan prosedur hukum (sebagaimana diatur dalam KUHAP) mengenai praperadilan;
  2. Bidang function publique, mencakup gugatan atau permohonan yang berhubungan dengan status atau kedudukan seseorang, misalnya, bidang kepegawaian, pemecatan, dan pemberhentian hubungan kerja;
  3. Bidang sosial, mencakup gugatan/permohonan terhadap keputusan administrasi tentang penolakan permohonan atau permohonan suatu izin;
  4. Bidang ekonomi, mencakup gugatan atau permohonan yang berkaitan dengan perpajakan, merek, agraria, dan sebagainya.


Berdasarkan Pasal 6 UU No. 9 tahun 2004, pengadilan tata usaha negara dilaksanakan oleh badan pengadilan berikut.


  1. Pengadilan tata usaha negara berpuncak pada Mahkamah Agung.
  2. Pengadilan tata usaha negara berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya yang meliputi wilayah provinsi.
  3. Pengadilan tata usaha negara berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukum yang meliputi wilayah kabupaten/kota.


Presiden atas usul Ketua MA bisa saja mengangkat dan memberhentikan hakim pengadilan tata usaha negara. Ketua MA mengangkat dan memberhentikan ketua dan wakil ketua pengadilan tata usaha negara.

Sekian postin ghari ini mengenai badan peradilan khusus di Indonesia, semoga bermanfaat.
      edit