Thursday, October 10, 2013

Published 8:41 AM by

Mahkamah Agung (MA)

Mahkamah Agung (MA)

Pengadilan umum tertinggi di Indonesia dipegang oleh Mahkamah Agung yang berkedudukan di ibu kota (Indonesia, Jakarta) atau di tempat yang ditetapkan oleh presiden. Daerah hukumnya adalah seluruh wilayah Indonesia. Melakukan pengawasan tertinggi atas segala tindakantindakan pengadilan lain di seluruh Indonesia dan menjamin agar hukum dilaksanakan dengan sepatutnya merupakan kewajiban utama MA.

Kedudukan MA berdasarkan Pasal 24 dan 24A Perubahan UUD RI Tahun 1945 yang dituangkan dalam UU No.1 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, kemudian diatur lebih lanjut dalam UU No. 5 tahun 2004, mempunyai kekuasaan dan kewenangan sebagai berikut.

  • Memberikan nasihat hukum kepada presiden selaku kepala negara untuk pemberian dan penolakan grasi.
  • Memeriksa dan memutuskan permohonan kasasi dan sengketa tentang kewenangan.
  • Melaksanakan tugas dan kewenangan lain berdasarkan undangundang.
  • Mengadili permohonan peninjauan kembali (PK) putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
  • Memberi pertimbangan dalam bidang hukum, baik diminta ataupun tidak kepada lembaga tinggi negara.
  • Menguji secara material hanya terhadap peraturan perundangundangan di bawah undang-undang.


Fungsi atau tugas Mahkamah Agung adalah 

  • untuk kepentingan negara dan keadilan MA memberi peringatan, teguran, dan petunjuk yang dipandang perlu, baik dengan surat tersendiri maupun dengan surat edaran;
  • melakukan pengawasan tertinggi terhadap pelaksanaan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman;
  • mengawasi dengan cermat semua perbuatan para hakim di semua lingkungan peradilan;
  • mengawasi tingkah laku dan perbuatan para hakim di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan tugasnya.


Di samping itu, Mahkamah Agung memiliki tugas dan kewenangan lain di luar lingkungan peradilan yang meliputi:

  • memutuskan dalam tingkat pertama dan terakhir semua sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing dan muatannya oleh kapal perang Republik Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku;
  • menyatakan tidak sah semua peraturan perundang-undangan di tingkat yang lebih rendah daripada undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  • memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum, baik diminta maupun tidak, kepada lembaga tinggi negara yang lain;
  • memberikan nasihat hukum kepada presiden selaku kepala negara dalam rangka pemberian atau penolakan grasi;
  • bersama pemerintah melakukan pengawasan atas penasihat hukum dan notaris.


Susunan organisasi MA terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera, dan seorang sekretaris. Pimpinan MA terdiri atas seorang ketua, dua orang wakil ketua, dan beberapa orang ketua muda yang masing masing memimpin satu bidang khusus. Para hakim yang bekerja dalam lingkup MA disebut hakim agung. Jumlah hakim agung paling banyak 60 orang. Ketua dan wakil ketua MA dipilih oleh para hakim agung berdasarkan nama-nama calon yang diajukan oleh DPR dan Komisi Yudisial, dan diangkat oleh presiden.
      edit