Saturday, October 19, 2013

Published 5:41 PM by

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

KPK

Selain membentuk undang-undang pemberantasan korupsi, ternyata pemerintah juga membentuk sebuah lembaga untuk mengatasi masalah korupsi. Lembaga tersebut adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pembentukan KPK ini merupakan amanat dari Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Pasal 43, yaitu perlunya dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pemberantaran Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya dapat disingkat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tujuan pembentukan komisi ini adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku disebut pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam tugas-tugasnya, KPK bekerja sama dengan Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Timtas Tipikor), Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN), dan Komisi Ombusman Nasional.

Komisi Pemberantasan Korupsi berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia dan wilayah kerjanya mencakup semua wilayah negara Republik Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi dapat membentuk perwakilan di daerah provinsi. Komisi Pemberantasan Korupsi bertanggung jawab kepada publik atas pelaksanaan tugasnya dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan.

Struktur organisasi Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas pimpinan yang berjumlah lima anggota, pegawai yang bertugas sebagai pelaksana tugas, dan tim penasihat yang terdiri atas empat anggota. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi disusun atas ketua merangkap anggota dan empat orang wakil ketua, masing-masing merangkap anggota.

Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi

  1. Supervisi terhadap instansi yang berwenang dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
  2. Koordinasi dengan instansi yang berwenang dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
  3. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi.
  4. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
  5. Mengoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi.
  6. Memonitor penyelenggaraan pemerintahan negara.
  7. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.
  8. Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.
  9. Tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi.
  10. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;


Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, KPK melakukan penindakan dengan tujuan meningkatkan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi. Strategi penindakan tersebut dijabarkan dalam sejumlah kegiatan berikut.

  1. Pengembangan mekanisme, sistem, dan prosedur supervisi oleh KPK atas penyelesaian perkara tindak pidana korupsi yang dilaksanakan oleh kepolisian dan kejaksaan.
  2. Pemetaan aktivitas-aktivitas yang berindikasikan tindak pidana korupsi.
  3. Pelaksanaan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi.
  4. Identifikasi kelemahan undang-undang dan konflik antarundang-undang yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi.
  5. Pengembangan sistem dan prosedur peradilan pidana korupsi yang ditangani langsung oleh KPK.


Untuk mewujudkan visi pemberantasan korupsi Indonesia yang bebas dan korupsi, maka diperlukan strategi pencegahan tindak pidana korupsi yang handal, seperti:
  1. Penyusunan sistem pelaporan pengaduan masyarakat dan sosialisasi,
  2. Peningkatan efektivitas sistem petaporan kekayaan penyelenggaraan negara,
  3. Penyusunan sistem pelaporan gratifikasi dan sosialisasi,
  4. Pengkajian dan penyampaian saran perbaikan atas sistem administrasi pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang berindikasikan korupsi, dan
  5. Penelitian dan pengembangan teknik dan metode yang mendukung pemberantasan korupsi.


Demikian posting hari ini mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan tugas-tugasnya.
      edit