Friday, October 18, 2013

Published 6:32 AM by

Hak dan Asasi Manusia

Pencantuman, penghormatan, dan penjaminan HAM dalam peraturan-peraturan perundang-undangan di bawah UUD RI Tahun 1945

Dari berbagai peraturan perundangan-undangan yang berlaku, ada beberapa peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang HAM dan menjadi acuan utama. Peraturan perundang-undangan tersebut adalah sebagai berikut.

Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Piagam Hak-Hak Asasi Manusia pada 13 November 1998


Dalam konsideran ketetapan MPR tersebut, dimuat beberapa pertimbangan yang penting, yakni

a) bahwa Pembukaan Undang Undang Dasar RI Tahun 1945 telah mengamanatkan pengakuan, penghormatan, dan kehendak bagi pelaksanaan hak asasi manusia dalam penyelenggara-an kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
b) bahwa bangsa Indonesia sebagai bagian masyarakat dunia patut menghormati hak asasi manusia yang termaktub dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa;
c) bahwa manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dianugerahi hak dasar, yaitu hak asasi untuk dapat mengembangkan diri pribadi, peranan, dan sumbangan bagi kesejahteraan hidup manusia.

Berikutnya dimuat pula pandangan dan sikap bangsa Indonesia terhadap hak asasi manusia dan Piagam Hak Asasi Manusia.

Kemudian baru dirinci ke dalam pasal demi pasal yang terdiri atas 44 pasal. Perincian Hak Asasi Manusia yang dirumuskan dalam Pasal 1 sampai dengan Pasal 44 tersebut secara garis besar merupakan sebagai berikut.
a) Hak atas kebebasan informasi.
b) Hak untuk hidup.
c) Hak perlindungan dan pema-juan.
d) Hak mengembangkan diri.
e) Hak keadilan.
f) Kewajiban menghormati hak asasi manusia orang lain.
g) Hak kemerdekaan.
h) Hak keamanan.
i) Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan.
j) Hak kesejahteraan.

Disahkannya Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada tanggal 23 September 1999

Ketetapan MPR dan UUD 1945 dijabarkan ke dalam peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, seperti Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999. Hak-hak asasi manusia yang dirinci dalam undang-undang ini meliputi hak atas rasa aman, hak untuk hidup, hak mengembangkan diri, hak wanita, hak turut serta dalam pemerintahan, hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas kesejahteraan, dan hak anak.


Di samping peraturan-peraturan khusus tersebut, ada pula peraturanperaturan penunjang pelaksanaan HAM di Indonesia. Misalnya, Undang- Undang No. 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Undang-Undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
      edit