Wednesday, October 30, 2013

Published 6:29 AM by

Hak Asasi Manusia di Indonesia


Pencantuman, penghormatan, dan penjaminan HAM dalam Konstitusi Republik Indonesia (UUD RI Tahun 1945) Di dalam Pembukaan ataupun Pasal-pasal UUD RI Tahun 1945, pengakuan dan penghormatan HAM dalam Konstitusi Republik Indonesia sebetulnya sudah ada, hanya saja berbeda-beda penekanannya.

Sebelum amendemen

Pengakuan hak asasi manusia di Indonesia yang tercantum dalam UUD RI Tahun 1945 sebagai berikut.

  • Pembukaan UUD RI Tahun 1945 Alinea I yang berbunyi: “... kemerdekaan adalah hak segala bangsa ...”.
  • Pasal-pasal UUD RI Tahun 1945: Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mencakup hak-hak dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya.


Pasal-pasal ini mencantumkan hak persamaan dalam hukum dan pemerintahan dan hak mendapat pekerjaan yang layak (Pasal 27 ayat (1) dan (2)); jaminan kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan (Pasal 28); jaminan untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya (Pasal 29 ayat (2)); hak untuk membela negara (Pasal 32); hak berekonomi (Pasal 33 ayat (1) sampai dengan (3)); dan hak sosial bagi fakir miskin dan anak terlantar untuk dipelihara oleh negara (Pasal 34).

Setelah amendemen keempat tahun 2002

Rincian tentang macam hak asasi manusia dalam UUD 1945 menjadi lebih banyak dan lengkap. Di samping pasal-pasal terdahulu yang masih dipertahankan, dimunculkan pula bab baru yang berjudul Bab XA tentang Hak Asasi Manusia beserta pasal-pasal tambahannya (Pasal 28A sampai dengan 28J). Jadi, ada perubahan letak dan penambahan pasal ketentuan hak asasi manusia dalam UUD 1945 dari sebelum dan sesudah diamendemen.

Misalnya, Pasal 30 ayat (1) yang berbunyi: “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara” yang semula tercantum dalam Pasal 30 ayat (1) diletakkan dan ditambahkan pada Pasal 27 ayat (3) (semula Pasal 27 ini hanya ada 2 ayat). Sebaliknya, Pasal 30 ayat (1) diganti dengan ketentuan mengenai pertahanan dan keamanan negara dengan bunyi:


“Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pertahanan dan keamanan negara.”

      edit