Sunday, October 20, 2013

Published 5:48 PM by

Berperan Serta dalam Pemberantasan Korupsi

Pemberantasan Korupsi

Korupsi termasuk tindak kejahatan (tindak pidana) dan pelanggaran hukum. Korupsi merupakan satu dari mata rantai KKN, yaitu korupsi, kolusi dan nepotisme. Istilah KKN muncul dan mulai dikenal luas menjelang berakhimya pemerintahan Orde Baru yang jatuh karena dianggap banyak melakukan KKN. Sejak ketika itu, selalu didengung-dengungkan tentang perlunya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Pemberantasan KKN dianggap mampu menciptakan pemerintahan yang bersih dan menciptakan rasa keadilan.

Peran serta masyarakat

Terciptanya penyelenggaraan negara yang jujur, bersih dan bebas dari KKN bukan hanya tanggung jawab dari penyelenggara negara semata, melainkan juga masyarakat dan semua komponen anak bangsa. Diperlukan peran serta masyarakat untuk melakukan kontrol sosial terhadap praktik penyelenggaraan pemerintahan. Masyarakat tidak hanya dijadikan objek penyelenggaraan negara, tetapi harus dilibatkan juga sebagai subjek. Agar pelaksanaan peran serta masyarakat berjalan dengan tertib, maka disusunlah pengaturannya dalam Undang-Undang No. 31 tahun 1999 yang menyebutkan bahwa masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Bentuk eran serta masyarakat:

  1. Hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi.
  2. Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi.
  3. Hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal:
    1. Melaksanakan haknya sebagaimana tersebut di atas;
    2. Diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  4. Hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
  5. Hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi.


Peran serta masyarakat tersebut akan mendapat penghargaan dari pemerintah. Penghargaan kepada masyarakat yang telah berjasa dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dapat berupa piagam maupun premi. Artinya, pemerintah akan memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat yang telah berjasa membantu upaya pemberantasan, pencegahan, atau pengungkapan tindak pidana korupsi yang disertai bukti-bukti.

Peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi telah dikembangkan melalui Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Peran serta masyarakat diartikan sebagai yang peran aktif organisasi masyarakat, perorangan, atau lembaga swadaya masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
      edit