Subscribe:

Tuesday, April 30, 2013

Dasar Hak Asasi Manusia di Indonesia

Kunjungi blog biologi sel dan molekuler juga

Pemerintah Indonesia telah secara konsisten berupaya untuk mematuhi ajaran kemanusiaan dan hak asasi manusia dan kebebasan yang terkandung dalam filosofi nasional, Pancasila, UUD 1945, serta hukum nasional dan peraturan. Memang ajaran ini, hak-hak dan kebebasan, sebagaimana yang termaktub dalam sistem ketatanegaraan dan hukum, berasal dari tradisi kuno, adat istiadat dan filosofi kehidupan rakyat Indonesia.Selanjutnya, Indonesia selalu menekankan indivisibility, saling ketergantungan dan non-selektivitas dalam semua pembahasan tentang hak asasi manusia.Dasar filosofis Indonesia, Pancasila, yang merupakan "Lima Prinsip Moral" kehidupan dan masyarakat Indonesia, merangkul cita-cita kemanusiaan yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Dalam kata-kata dari Presiden Soeharto, "Pancasila adalah satu-satunya, prinsip dasar dari kehidupan kita sebagai masyarakat, bangsa dan negara."

Arti penting dari Prinsip-prinsip yang berhubungan langsung dengan hak asasi manusia di Indonesia meliputi:


    
"Ketuhan Yang Maha Esa," yang berarti setiap warga negara Indonesia, tidak peduli denominasi agama atau iman mereka ikuti, harus menghormati keyakinan masing-masing demi keharmonisan dan kedamaian umat manusia. Prinsip ini mengandung ajaran toleransi beragama dan kebebasan semua untuk menganut agama atau keyakinan dari pilihan nya.

    
"Kemanusiaan Yang adil dan beradab" yang erat diidentifikasi dengan menyeimbangkan hak asasi manusia dan kebebasan individu dengan kewajiban individu terhadap masyarakat dan negara. Prinsip ini menyoroti gagasan bahwa hubungan dalam masyarakat dan negara didasarkan pada moralitas yang adil dan beradab.
 
    "Persatuan Indonesia" yang dalam Pancasila berkonotasi demokrasi dalam arti formal dan dalam arti materiil. Ini adalah demokrasi yang dijiwai dengan Ketuhanan Yang, Maha Esa, dengan moralitas kemanusiaan yang adil dan beradab dan diarahkan menuju tujuan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Ini adalah demokrasi dipahami seirama dengan nilai-nilai adat dan sosial Indonesia sendiri, yang menekankan konsensus dan menyiratkan tidak hanya kesetaraan politik, tetapi kesetaraan ekonomi, sosial dan budaya.
 
    "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan" yang berisi prinsip dasar bahwa dalam usaha bersama untuk mencapai masyarakat adil dan makmur, material maupun spiritual, segala bentuk eksploitasi manusia dilarang. Prinsip ini menunjuk pada kebutuhan untuk menciptakan kondisi dimana semua kelompok orang Indonesia memiliki kesempatan yang sama dan hanya untuk mendapatkan mata pencaharian mereka dan mengamankan hidup dengan martabat manusia.

Dan yang terakhir adalah "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia"


UUD 1945 Republik Indonesia, yang didasarkan pada Pancasila, juga mengandung ajaran kemanusiaan dan prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia. Prinsip-prinsip ini telah dimasukkan ke dalam sejumlah undang-undang dan peraturan nasional yang berfungsi untuk melindungi dan memajukan kesejahteraan rakyat Indonesia. Selain itu, juga penting untuk dicatat bahwa UUD 1945 memiliki banyak prinsip-prinsip yang sama dengan yang terkandung dalam Deklarasi 1948 Universal Hak Asasi Manusia.Pembukaan UUD 1945 memuat prinsip-prinsip kemanusiaan sebagaimana tercantum dalam Pancasila, dan membentuk dasar Negara dan pandangan filosofis pada kehidupan masyarakat Indonesia. Mukadimah menyatakan:"Padahal kemerdekaan itu adalah hak alami setiap bangsa, penjajahan harus dihapuskan di dunia ini karena tidak sesuai dengan Kemanusiaan dan Keadilan ... Setelah ini, dalam rangka untuk membentuk pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap seluruh rakyat Indonesia dan seluruh tanah air mereka dari Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan memberikan kontribusi dalam melaksanakan perintah di dunia yang didasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi dan sosial keadilan ... "