Saturday, December 1, 2012

Published 4:31 PM by

Bentuk-bentuk Wawasan Nusantara


Bentuk wawasan Nusatara meliputi

peta nusantara indonesia
1.   Wawasan Nusantara sebagai landasan konsepsi Ketahanan Nasional. Bentuk ini mempunyai arti bahwa konsepsi Wawasan Nusantara dipandang sebagai sebagai konsepsi politik ketatanegaraan sebagai upaya mewujudkan tujuan nasional.


Hal ini disadari bahwa ketahanan nasional merupakan geostrategi nasional untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditegaskan dalam Wawasan Nusantara. Untuk itu, ketahanan nasional perlu dibina, dipelihara, dan ditingkatkan dengan berpedoman pada Wawasan Nusantara.

2.    Wawasan Nusantara sebagai wawasan Pembangunan Nasional Menurut UUD 1945. Konsep ini mewajibkan MPR membuat GBHN sekarang RJPM-ed.) GBHN dan RJPM merupakan wawasan pembangunan nasional adalah wujud dari Wawasan Nusatara yang bersumber pada Pancasila dan berdasarkan pada UUD 1945. Wawasan Nusantara sebagai cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuanbangsa serta kesatuan wilayahdalm penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara mencakup :
a.       Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan politik.
b.      Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi.
c.       Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan sosial dan budaya.
d.      Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan.

3.      Wawasan Nusantara sebagai wawasan Pertahanan dan Keamanan Negara. Artinya bahwa Wawasan Nusantara adalah pandangan geopolitik Indonesia dalam mengartikan tanah air Indonesia sebagai satu kesatuan yang meliputi seluruh wilayah dan segenap kekuatan negara. Sedangkan kesatuan Hankamneg mengandung arti bahwa ancaman terhadap sebagian wilayah, dimana pun, pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara

4.      Wawasan Nusantara sebagai wawasan kewilayahan. Sebagai faktor  eksistensi suatu negara, wilayah nasional perlu ditentukan batas-batasnya agar tidak terjadi sengketadengan negara tetangga. Mengenai batas negara, UUD 1945 tidak menjelaskan secara jelas tentang batas negara, melainkan hanya menyebut “seluruh tumpah darah Indonesia” (Pembukaan UUD 1945) dan pasal 18 UUD 1945 menyebutkan “pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil”. Namun demikaian, mengenai batas negara RI dan tantangannya dapat diketahui dalam uraian berikut:
a.       Risalah Sidang BPUPKI
Dalam risalah sidang BPUPKI  tanggal 29 Mei-1 Juni 1945, tentang masalah wilayah Negara RI dapat dicatat dari pendapat Dr. Supomo, SH dan Muh. Yamin pada tanggal 31 Mei; serta Ir. Sukarno pada tanggal 1 Juni 1945.
Supomo menyatakan sebagai berikut:
“Tentang syarat mutlak lain-lainnya, pertama tentang daerah, saya mufakat dengan pendapat yang menyatakan bahwa: pada dasarnya indonesia meliputi batas Hindia Belanda…”(Setneg RI, tt. 25).

Muh. Yamin menyatakan sebagai berikut:
“Bahwa nusantara terang meliputi Sumatera, Jawa, Madura, Sunda Kecil, Borneo, Selebes, Maluku-Ambon, dan Semenanjung Malaya, Timor, dan Papua. Daerah kedaulatan negara RI ialah daerah delapan yang menjadi wilayah pusaka Bangsa Indonesia.” (Setneg RI, tt.49).

Sukarno menyatakan dalam pidatonya sebagai berikut:
“…orang dan tempat tidak dapat dipisahkan. Tidak dapat dipisahkan rakyat dari bumi yang ada di bawah kakinya. …. Tempat itu yaitu tanah air. Tanah air itu adalah kesatuan. Allah SWT membuat peta dunia, menysun peta dunia. Kalau kita melihat peta dunia, kita dapat menunjukkan di mana “kesatuan-kesatuan” itu.  Seorang anak kecil pun, jikalau ia melihat dunia, ia dapat menunjukkan bahwa kepulauan Indonesia merupakan satu kesatuan….” (Setneg RI, tt. 66). Mengapa batas negara tidak masuk dalam UUD 1945? Menurut ketua PPKI, Ir. Soekarno, bahwa dalam UUD modern, daerah (wilayah) tidak masuk dalam UUD (Setneg RI, tt.347).

b.      Ordonantie (UU Belanda) tahun 1939
Yang disahkan pada tanggal 26 Agustus 1939 dimuat dalam dalam staatblad No. 442 Tahun 1939, tentang “Territoriale Zee en Maritieme Kriengen Ordonantie”. Dalam ketentuan ordonantie ini, penentuan lebar laut wilayah sepanjang 3 mil laut dengan cara menarik garis pangkal berdasarkan garis air pasang surut, dikenal pula dengan contour pulau/darat. Ketentuan ini membuat Indonesia bukan sebagai negara kesatuan, karena pada setiap wilayah laut terdapat laut bebas yang berada di luar wilayah yuridiksi nasional. Dengan demikian, secara hukum  dalam kantong-kantong laut nasional, tidak berlaku hukum nasional.

c.       Deklarasi Juanda 13 Desember 1957
Perdana Menteri Ir. Juanda mengeluarkan pengumuman Pemerintah RI tentang wilayah perairan Negara RI yang dikenal dengan “Deklarasi Juanda” yang pada hakikatnya adalah melakukan perubahan terhadap ketentuan ordonansi pada lembaran Negara (staatblad) No. 422 Tahun 1939, sebagai berikut:
1)      Cara penarikan batas laut wilayah tidak lagi didasarkan pada garis pasang surut (low water line), tetapi pada sistem penarikan garis lurus (straight base line) yang diukur pada garis yang menghubungkan ttik-titik ujung yang terluar dari pulau-pulau atau bagian pulau yang termasuk ke dalam wilayah Negara RI (point to point theory).
2)      Penentuan lebar laut wilayah dari 3 mil laut menjadi 12 mil laut. Deklarasi ini pada hakikatnya adalah menerapkan asas archipelago atau asas nusantara. Di dalam deklarasi ini terkandung kepentingan dan tujuan bangsa Indonesia, yaitu keutuhan wilayah Negara di lautan.
3)      Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE)  sebagai rezim Hukum Internasional. Pada tanggal 21 Maret 1980, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan pengumuman tentang ZEE selebar 200 mil yang diukur dari garis pangkal wilayah laut Indonesia. Karena pengumuman tersebut, sampai saat ini telah ada lebih kurah 90 negara yang telah mengeluarkan pernyataan pengakuan tentang ZEE atau Zona Perikanan yang lebarnya 200 mil tersebut. Kenyataan ini menunjukkan praktik negara yang konsisten sehingga ada ataupun tidak konvensi mengenai hukum laut yang baru,  Zona Ekonomi Ekslusif telah menjadi bagian dari hukum internasional kebiasaan. Dengan adanya ZEE ini, sumber daya hayati maupun sumber alam lainnya yang ada di permukaan laut, dasar laut,  dan bawah laut menjadi hak eksklusif negara RI. Artinya, semua kegiatan eksplorasi, eksploitasi, serta penelitian di ZEE harus mendapat izin dari Pemerintah Indonesia

Dengan adanya Deklarasi Juanda, secara yuridis formal negara kita menjadi utuh dan tidak terpecah lagi. Hal ini menimbulkan reaksi beberapa negara yang beragam dan dapat dikategorikan menjadi empat macam (Kusumaatmaja, 2002: 26).
a.       Negara ASEAN termasuk Australia dan kni Timor Leste.
b.      Negara yang berkepentingan terhadap usaha perikanan laut.
c.       Negara maritim yang memiliki armada angkutan niaga besar.
d.      Negara maritim besar, terutama negara adidaya dalam rangka mencapai global strategi.

Pandangan para pemikir geopolitik (Wawasan Nusantara) dapat dikemukakan sebagai berikut:

1.      Friedrich Ratzel (1844-1904) dengan Teori Ruang. Intinya ia menyamakan negara sebagai makhluk hidup yang semakin sempurna dan membutuhkan ruang hidup yang makin meluas karena kebutuhan. Dalam teorinya bahwa “bangsa yang berbudaya tinggi akan membutuhkan sumber daya manusai yang tinggi dan akhirnya mendesak wilayah bangsa yang “primitif””.
Pendapat ini dipertegas oleh Rudolf Kjellen (1864-1922) dengan Teori kekuatan yang menyatakan bahwa “Negara adalah satuan politik yang menyeluruh serta sebagai satuan biologis yang memiliki intelektualitas”. Dengan kemampuannya mampu mengeksploitasi negara “primitif”  agar negaranya dapat berswasembada. Beberapa pemikir sering menyebutnya sebagai Darwinisme Sosial.
2.      Karl Haushofer (1869-1946) dengan Teori Pan Region. Ia berpendapat bahwa pada hakikatnya dunia dapat dibagi dalam empat kawasan benua (pan region) dan dipimpin oleh Negara unggul. Teori ruang dan teori kekuatan merupakan hasil penelitiannya, serta dikenal pula sebagai teori pan regional . Isi teori pan regional antara lain:
a.       Lebensraum (ruang hidup) yang “cukup”.
b.      Autarki (swasembada).
c.       Dunia dibagi empat Pan Region yaitu: Pan Amerika, Pan Asia Timur, Pan Rusia India, dan Pan Eropa Afrika.
3.      Sir Harfold Mackinder (1861-1947) dengan Teori Daerah Jantung (Heartland). Teorinya adalah:
a.      Who rules East Europe commands the Heartland.
b.      Who rules the Heartland commands the world Island.
c.       Who rules the world Island commands the world.
4.      Sir Walter Raleigh (1554-1618) dan Alfred T. Mahan (1840-1914) dengan Teori Kekuatan Maritim. Kedua pemikir teori tersebut mengatakan:
a.       Sir Walter Raleigh mengatakan, “Siapa yang menguasai laut akan menguasai perdagangan dunia dan akhirnya akan menguasai dunia.”
b.      Alfred T. Mahan mengatakan, “Laut untuk kehidupan, SDA banyak terdapat di laut, oleh karena harus dibangun armada laut yang kuat untuk menjaganya.” Dia juga mengatakan bahwa perlu memerhatikan masalah akses ke laut dan jumlah penduduk karena faktor ini juga memungkinkan kemampuan industri untuk kemandirian suatu bangsa dan Negara.
5.      Guilio Douhet (1869-1930) dan William Mitchel (1879-1936) dengan Teori Kekuatan di Udara mengatakan, “ Kekuatan udara mampu beroperasi hingga garis belakang lawan serta kemenangan akhir ditentukan oleh kekuatan udara.”
6.      Nicholas J. Spykman (1893-1943) dengan Teori Daerah Batas (Rimland theory). Menurutnya “Penguasaan daerah jantung harus memiliki akses ke laut dan hendaknya menguasai pantai sepanjang Eurasia.” Dalam teorinya tersirat:
a.       Dunia terbagi empat, yaitu daerah jantung (heartland), bulan sabit dalam (rimland), bulan sabit luar, dan dunia baru (benua Amerika).
b.      Menggunakan kombinasi kekuatan darat, laut, dan udara untuk menguasai dunia.
c.       Daerah Bulan Sabit Dalam (Rimland) akan lebih besar pengaruhnya dalam percaturan politik dunia daerah jantung.
d.      Wilayah Amerika yang paling ideal dan menjadi negara terkuat.
e.       Bangsa Indonesia.

Wawasan bangsa Indonesia tersirat melalui UUd 1945, antara lain:
1.      Ruang hidup bangsa terbatas diakui internasional.
2.      Setiap bangsa sama derajatnya, berkewajiban menjaga perdamaian dunia.
3.      Kekuatan bangsa untuk mempertahankan eksistensi dan kemakmuran rakyat.

Sebagai kesimpulan bahwa Teori Geopolitik menjadi doktrin dasar bagi terbentuknya negara nasional yang kuat dan tangguh. Sebagai doktrin dasar, ada empat unsur yang perlu diperhatikan, yaitu:
1.      Konsepsi ruang, merupakan aktualisasi dari pemikiran negara sebagai organisasi hidup.
2.      Konsepsi frontier, merupakan konsekuensi dari kebutuhan dan lingkungan.
3.      Konsepsi polotik kekuatan, menjelaskan tentang kehidupan bernegara.
4.      Konsepsi keamanan negara dan bangsa, kemudian melahirkan konsepsi geostrategi.
      edit